Konselpos.com || Kendari - Aksi blokade jalan provinsi di tiga desa yakni ruas Jalan Desa Lalonggasu, Palotawo dan Lalowatu Kabupaten Konawe Selatan saat ini masih diblokade warga.
Menyikapi persoalan itu, perwakilan masyarakat Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan bersama rombongan anggota DPRD Konawe Selatan menyampaikan aspirasi masyarakat di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kedatangan mereka ditemui langsung Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Tenggara, Aksan Jaya Putra B.Bus didampingi Anggota Komisi III DPRD Provinsi, Asrin S.Pdi dan sejumlah anggota dewan Sulawesi Tenggara.
Dipertemuan itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Aksan Jaya Putra B.Bus memberikan solusi terhadap aksi blokade jalan yang dilakukan masyarakat.
Aksan Jaya Putra (AJP) mengakui banyak persoalan perbaikan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
AJP menyayangkan pekerjaan jalan provinsi di tiga ruas desa yang menghubungkan Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana tak terselesaikan.
“Kita sesalkan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) menunjuk rekanan bukan perusahaan pemilik Asphalt Mixing Plant (AMP),” ujar AJP.
Menurut AJP, persoalan itu yang menjadi salah satu yang perlu dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kata dia, saat ini pekerjaan tersebut harus terhenti akibat wanprestasi dari perusahaan yang memenangkan pengerjaan jalan di ruas tersebut.
Meski bukan Daerah pemilihan (Dapil) pemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu, AJP memandang persoalan aspirasi masyarakat perlu disahuti.
“Solusi swakelola untuk melanjutkan pengaspalan jalan yang telah dianggarkan Rp 4,7 Miliar tidak memungkinkan untuk dikerjakan. Kalaupun dianggarkan ulang di APBD Perubahan akan terkendala waktu untuk pengerjaannya,” ujar AJP.
DPRD Provinsi, kata dia, telah menyepakati solusi pengaspalan jalan itu bersama Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Sultra Harmunadin dalam pertemuan itu.
Kata AJP, telah disepakati dalam pertemuan bersama masyarakat di tiga desa dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penanganan sementara Rp 200 juta melalui anggaran APBD-Perubahan.
“Jadi solusinya kita melakukan penanganan jangka pendek untuk kegiatan perbaikan jalan. Selain itu Bina Marga Provinsi akan menurunkan alat berat pekan depan untuk perbaikannya,” tuturnya.
Tak hanya itu, sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi, AJP akan mengawal anggaran kelanjutan pengaspalan jalan itu.
“Usulan pengaspalan jalan juga kita akan kawal. Rencananya dinas terkait mengusulkan Rp 15 Miliar untuk pengaspalan yang menghubungkan Kecamatan Andoolo dan Kecamatan Tinanggea,” jelas Calon Walikota Kendari ini.
“Tanggung jawab saya sebagai banggar akan mengawal. Usulan Rp 15 Miliar kita akan usulkan. Kalau 17 kilometer dengan kebutuhan dana tersedia kenapa tidak kita tuntaskan. Perbaikan jalan yang 1 kilometer juga akan di lakukan perbaikan saat ini,” jelas AJP dihadapan masyarakat tiga desa Kecamatan Tinanggea di Kantor DPRD Provinsi Sulawes, ( * )
