Konselpos.com || Jakarta. — Dalam pidatonya yang penuh semangat dan nada tegas, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membongkar skandal besar yang selama ini membebani negara dan menyengsarakan rakyat kecil. Bertempat di acara Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prabowo mengungkap praktik manipulatif dalam distribusi beras subsidi yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp100 triliun setiap tahun.
Menurut Prabowo, penyimpangan ini bukan dilakukan oleh satu-dua pelaku, melainkan melibatkan setidaknya 212 perusahaan penggilingan padi. Modus operasinya terbilang sistematis dan kejam: beras subsidi milik negara—yang seharusnya ditujukan untuk rakyat miskin—dikemas ulang dan dijual kembali ke pasar sebagai beras premium. Harga pun melonjak jauh dari harga subsidi, dan rakyat yang seharusnya terbantu justru harus membayar lebih mahal.
“Ini bukan sekadar pelanggaran aturan. Ini adalah bentuk nyata dari kejahatan ekonomi yang merampas hak rakyat,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Presiden juga menekankan bahwa praktik semacam ini jelas bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan mengubah beras subsidi menjadi produk komersial, para pelaku telah melanggar konstitusi dan melecehkan prinsip keadilan sosial.
Kerugian yang ditimbulkan dari manipulasi beras subsidi ini bukan hanya berdampak pada anggaran negara, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat luas. Bayangkan saja, Rp100 triliun per tahun bisa digunakan untuk membangun ratusan rumah sakit, ribuan sekolah, atau membiayai program perlindungan sosial untuk jutaan warga miskin.
“Kalau ini dibiarkan terus-menerus, dalam lima tahun kerugian negara bisa mencapai Rp1.000 triliun. Itu jumlah yang sangat besar dan bisa menghancurkan fondasi ekonomi kita,” lanjut Prabowo.
Tak hanya mengungkapkan fakta, Presiden Prabowo juga langsung mengambil langkah konkret. Ia menyatakan telah menginstruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus ini. Ia juga meminta agar seluruh aset milik para pelaku disita sebagai bentuk tanggung jawab dan pertanggungjawaban hukum.
Presiden ingin kasus ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak yang masih berani memainkan kebutuhan pokok rakyat untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang menyalahgunakan program subsidi untuk meraup keuntungan pribadi.
Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam membenahi sistem distribusi pangan di Indonesia, yang selama ini kerap menjadi ladang permainan mafia pangan. Ia menegaskan bahwa salah satu prioritas utama pemerintahannya adalah melindungi rakyat kecil dari eksploitasi sistematis, dan memastikan bahwa program-program negara tepat sasaran.
Prabowo juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga media dan masyarakat sipil, untuk ikut mengawasi distribusi bantuan pangan dan subsidi, agar tidak lagi jatuh ke tangan-tangan rakus yang tidak bertanggung jawab.
Pernyataan Presiden Prabowo ini sontak menuai berbagai tanggapan dari masyarakat dan pengamat kebijakan publik. Banyak pihak mendukung langkah tegas ini dan mendesak agar pemerintah membuka data perusahaan-perusahaan yang terlibat, sekaligus memberikan sanksi berat agar praktik semacam ini tidak terulang lagi di masa depan.
Jika langkah ini benar-benar diwujudkan secara konsisten dan transparan, maka Indonesia akan memasuki babak baru dalam pengelolaan kebijakan pangan nasional: lebih adil, bersih, dan berpihak pada rakyat.
laporan redaksi konselposTV.
