Konselpos.com || Kendari - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak menjadi bagian penting dari arah pembangunan daerah tahun 2025. Kebijakan tersebut mendorong percepatan penanganan rumah warga berpenghasilan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra.
Di lapangan, kebijakan itu menghasilkan capaian signifikan, hingga November 2025, sebanyak 200 unit rumah telah selesai dibangun maupun direhab di berbagai kabupaten/kota. Program ini sekaligus mengurangi jumlah rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni.
Kepala Dinas Perumahan Sultra, La Ode Muhammad Nurjaya, menjelaskan bahwa perubahan kualitas hunian memberi dampak langsung pada kehidupan masyarakat. “Ketika struktur rumahnya kuat dan lingkungannya sehat, aktivitas keluarga lebih produktif. Pembangunan itu dimulai dari kebutuhan dasar,” terangnya saat ditemui, Selasa (18/11/2025).
Adapun persebaran 200 unit rumah tersebut meliputi Baubau (12 unit), Bombana (14), Buton (10), Buton Selatan (10), Buton Tengah (15), Buton Utara (15), Kendari (20), Kolaka (20), Kolaka Utara (20), Konawe Kepulauan (10), Wakatobi (10), Muna (22), dan Muna Barat (22). Penerima bantuan ditentukan berdasarkan usulan kabupaten/kota yang diverifikasi oleh tim provinsi sesuai ketentuan gubernur. Setiap unit memperoleh dukungan anggaran hingga Rp50 juta.
Selain pembangunan reguler, arahan Gubernur ASR juga mencakup penanganan rumah warga terdampak bencana. Di Kolaka Timur, pemerintah telah menyelesaikan perbaikan 179 rumah serta membenahi satu masjid dan satu pura yang ikut rusak akibat gempa awal tahun.
Nurjaya memaparkan bahwa rumah dikategorikan tidak layak huni ketika kondisi atap, lantai, dan dinding (Aladin) sudah tidak memenuhi standar, termasuk luas ruang yang tidak mencukupi minimal sembilan meter persegi per penghuni. Unit-unit inilah yang diprioritaskan untuk masuk program BSPS.
Capaian tahun 2025 disebut menjadi pijakan awal menuju penguatan kualitas permukiman di seluruh wilayah Sultra, terutama daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses pembangunan. Pemerintah provinsi menempatkan penyediaan hunian layak sebagai bagian dari strategi memperkuat kondisi sosial masyarakat dari tingkat keluarga.
Sumber : #kendariinfo #kendariinfocom #miminAAM.
