Konselpos.com || Dunia politik dan keamanan nasional Indonesia diguncang pernyataan keras dari Doktor Selamat Ginting, Analis Politik dan Militer Universitas Nasional. Dalam wawancara eksklusif podcast Madilog Forum Keadilan bersama sejarawan Indra J Piliang, Ginting mengungkap situasi siaga satu yang melanda Ibu Kota, dengan penebalan pasukan tempur TNI yang diperkirakan mencapai 100.000 personel.
“Mulai Selasa malam, 3 November 2026, hingga Rabu pagi, tidak ada lagi TNI yang menggunakan pakaian dinas harian. Semuanya sudah menggunakan pakaian dinas lapangan. Mereka siap tempur,” tegas Ginting dalam podcast berdurasi 2.142 detik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan menyusul penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ginting menilai situasi ini sebagai konsekuensi logis dari apa yang ia sebut sebagai “kudeta merangkak” yang dirancang untuk menggulingkan Presiden Prabowo dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
100.000 Pasukan Tempur: Antisipasi Perlawanan Kubu Jokowi
Menurut perhitungan Ginting, sekitar 100.000 personel TNI dari tiga matra akan dikerahkan mengamankan Ibu Kota. Rinciannya: TNI AL sekitar 20.000 personel dengan dua KRI — KRI Makassar 590 dan KRI dr. Suharso — TNI AU sekitar 15.000 personel, dan TNI AD yang mendominasi sekitar 65.000 personel.
“Angkatan laut saja sekitar 20.000-an, angkatan udara sekitar 15.000-an, berarti sekitar 35.000. Angkatan darat memang sekitar 75 persen dari TNI. Jadi hitungan saya sekitar 100.000 pasukan TNI menghadapi situasi yang mengancam gangguan stabilitas nasional,” paparnya.
Ginting menyebut pasukan tersebut sudah menerima perintah “standby di satuan menunggu perintah gerak.” Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan pun disebut telah menyiapkan logistik untuk mengantisipasi potensi kerusuhan dan pembakaran.
“Perintahnya adalah standby di satuan menunggu perintah gerak. Ini artinya serius. Kementerian Pertahanan sudah mengantisipasi situasi yang mungkin bisa seperti kerusuhan, pembakaran, segala macam,” ujarnya.
“Mati Satu Mati Kabeh”: Ancaman Nyata dari Kubu Jokowi
Ginting menuding Jokowi menganut prinsip “mati satu mati kabeh” — sebuah istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan strategi habis-habisan setelah Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan lengser dari kursi Wakil Presiden.
“Gibran akan lengser, ini kemudian akan mematikan dinasti Jokowi, akan mematikan PSI. Ini bagian dari rangkaian semua. Saya kira kita harus deklarasikan 2026 tidak ada lagi dinasti politik Jokowi di negeri ini,” serunya.
Ia memperkirakan perlawanan akan datang dari kubu Jokowi dan Listyo Sigit, termasuk potensi pengerahan massa pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta pada 5 November 2026. Menurutnya, mantan Presiden Jokowi berjanji akan hadir membawa pendukung dalam perkara dugaan ijazah palsu yang telah bergulir 12 tahun.
“Ini adalah persoalan serius yang harus diantisipasi oleh semuanya. Setelah peristiwa dugaan ijazah palsunya selama 12 tahun, sekarang mau hadir. Ada apa dan mengapa?” tanyanya retoris.
Siaga Satu Sampai Gibran Lengser
Saat ditanya hingga kapan situasi siaga satu akan berlaku, Ginting menjawab tegas: “Sampai dengan Gibran lengser.”
Ia memperkirakan proses politik tersebut memakan waktu sekitar tiga bulan sejak keputusan Mahkamah Konstitusi. Ginting mendesak Presiden Prabowo untuk tegas menuntut surat pengunduran diri Gibran sebagai syarat pertemuan dengan Jokowi.
“Sudah tidak legal, tidak legitim lagi. Turunkan foto Wapres Gibran, tidak ada dasar hukumnya lagi. Tinggal secara politik saja,” tegasnya.
Desakan Reshuffle Total di Mabes Polri
Ginting juga menyerukan pembersihan menyeluruh di tubuh Polri dari elemen yang ia sebut “parcok” — afiliasi politik praktis. Ia meminta Kapolri Jenderal Suyudi membersihkan perwira tinggi yang masih terafiliasi dengan Listyo Sigit.
“Kasus ini bukan semata-mata urusan penyadapan. Ini urusan pertahanan keamanan negara dan kedaulatan negara. Ini memang perang terbuka antara Prabowo dengan Jokowi,” ujarnya.
Ia mengungkap masih ada sekitar 10 hingga 11 perwira tinggi yang diduga akan diperiksa Propam terkait kasus ini. Ginting juga menyoroti penemuan alat material khusus di rumah tiga jenderal — alat yang ia duga merupakan modifikasi perangkat sadap canggih.
“Kalau Presiden saja disadap oleh gengnya Listyo Sigit Prabowo, apalagi kita. Ini harus dibongkar semuanya,” katanya.
Peringatan Bagi Oligarki dan Menteri
Ginting juga mengirim pesan keras kepada menteri dan oligarki yang masih berdekatan dengan kubu Jokowi. “Yang dekat-dekat oligarki termasuk yang di kabinet, saya kira penggal aja. Sudah dari sekarang. Prabowo melawan ini tapi ada menteri yang kemudian berangkulan dengan oligarki. Ini sama juga menantang Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ia menutup dengan seruan agar partai politik segera mengambil sikap tegas, termasuk mengeluarkan hak menyatakan pendapat di DPR RI, serta menuntut pencopotan anggota Komisi III yang selama ini disebut menjadi bagian dari orkestrasi pendukung Listyo Sigit.
“Kita sedang melawan kekuatan yang dulu selama 10 tahun berkuasa. Ini bahaya semua. Kita tujuannya membongkar ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Sumber: Herald Id
.jpg)
