Konselpos.com || JAKARAT - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (HMPH Sultra–Jakarta), Muh Hidayat, secara resmi mendesak Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk mengambil langkah tegas dengan memecat salah satu kadernya di DPR RI asal Sulawesi Tenggara berinisial BB. Desakan ini mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan BB dalam kasus penerimaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini menjadi sorotan publik. Selasa (12/8)
Menurut keterangan Satori (ST), dana CSR tersebut tidak hanya mengalir kepada BB, namun juga diduga diterima oleh sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya.
Muh Hidayat menilai, jika dugaan ini benar, maka BB telah mencoreng nama baik Partai Gerindra dan mengkhianati janji politik Prabowo Subianto yang sejak awal berkomitmen memberantas korupsi di internal partai.
“Prabowo pernah menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberi tempat bagi para koruptor. Sekarang saatnya membuktikan,” tegas Muh Hidayat.
Riwayat Politik BB
BB pertama kali duduk di DPR RI sebagai anggota Komisi XI periode 2019–2024 melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Haerul Saleh. Haerul kala itu terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2022–2027.
Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, BB yang menggunakan Partai Gerindra sebagai kendaraan politiknya menempati posisi ketiga peraih suara terbanyak di dapilnya, di bawah Haerul Saleh dan mantan Bupati Konawe Selatan dua periode, Imran.
Situasi politik saat itu cukup dinamis. Imran yang unggul suara dari Haerul Saleh pada Pileg 2019, meninggal dunia pada tahun berikutnya. Hal ini membuka jalan bagi Haerul Saleh untuk kembali duduk di Senayan pada 2020, hingga akhirnya maju dalam seleksi anggota BPK RI dan terpilih pada 2022.
Dengan terpilihnya Haerul sebagai anggota BPK, kursi DPR RI kembali kosong dan diisi oleh BB sebagai PAW. Dalam perjalanannya, BB kembali maju pada Pileg 2024 dan berhasil terpilih lagi, bahkan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Kasus dugaan aliran dana CSR BI dan OJK yang menyeret nama BB dinilai menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Prabowo Subianto. Muh Hidayat menegaskan, penegakan komitmen antikorupsi harus dimulai dari internal partai sendiri.
“Masyarakat Sulawesi Tenggara berharap Ketum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto berani mengambil tindakan tegas, sebagaimana yang pernah ia janjikan. Pemecatan terhadap kader yang terlibat dalam korupsi adalah langkah awal memulihkan kepercayaan rakyat,” ujar Muh Hidayat.
HMPH Sultra–Jakarta juga menegaskan akan terus mengawal proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta siap memberikan dukungan data apabila diperlukan.
Kini, bola panas berada di tangan Prabowo Subianto. Keputusan yang akan diambilnya terhadap kader yang terjerat dugaan kasus korupsi ini akan menjadi tolok ukur keseriusan Partai Gerindra dalam menegakkan prinsip bersih, transparan, dan berintegritas di dunia politik. (And )
