Konselpos.com || Kendari - Menyikapi polemik terkait nasib mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tengah menempuh pendidikan di Jakarta, Analis Kebijakan Ahli Madya Sultra, Adi Yusuf Tamburaka (AYT), menyampaikan pandangannya yang menekankan pentingnya kehadiran negara dan pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan generasi muda.
Dalam pernyataannya, AYT menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara serta pemerintah daerah. Ia menilai semangat mahasiswa Sultra dalam menimba ilmu di ibu kota harus mendapatkan dukungan penuh dalam bingkai nilai-nilai kalosara demi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah.
“Pendidikan adalah tanggung jawab negara dan pemerintah daerah. Semangat adik-adik menimba ilmu wajib didukung. Dengan SDM yang baik, daerah kita pasti maju dan berkembang, insyaallah,” ujarnya, Rabu (9/10/2025).
Terkait polemik pegawai di Kantor Penghubung Pemprov Sultra di Jakarta yang bukan berasal dari daerah, AYT menjelaskan bahwa hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Menurutnya, kebijakan itu diambil karena pada masa lalu banyak aparatur sipil negara (ASN) dari Sultra yang enggan ditempatkan di Jakarta.
“Pegawai penghubung yang bukan berasal dari Sultra diangkat karena dulu banyak PNS daerah yang tidak mau ditempatkan di kantor penghubung. Maka diangkatlah orang-orang yang sudah lama menetap di ibu kota untuk membantu tugas kantor tersebut,” terangnya.
Ia menambahkan, Mess Pemda Sultra di Jakarta yang telah direhabilitasi pada masa Gubernur Nur Alam kini telah menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), setelah sebelumnya tidak memberikan kontribusi selama bertahun-tahun.
Namun menurutnya, substansi persoalan bukan pada siapa pegawai penghubung atau pengelola mess, melainkan bagaimana pemerintah hadir membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya pendidikan.
“Masalah utamanya adalah bagaimana adik-adik mahasiswa bisa menyelesaikan studi mereka, meskipun di tengah keterbatasan biaya. Di sinilah seharusnya negara dan daerah hadir,” tegasnya.
AYT juga menyinggung bahwa salah satu kendala utama terbatasnya dukungan terhadap mahasiswa adalah pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah, yang berdampak pada terhambatnya pembangunan asrama mahasiswa dan bantuan pendidikan.
Selain itu, ia menyoroti keberadaan mess Pemda kabupaten seperti Konsel, Konawe, dan Kolaka yang selama ini tidak menghasilkan PAD meskipun setiap tahun tetap dianggarkan biaya operasional seperti listrik dan pemeliharaan.
Sebagai solusi, AYT mendorong agar kepala daerah menggunakan diskresi untuk mengalihfungsikan sementara mess Pemda di Jakarta menjadi asrama mahasiswa asal masing-masing kabupaten.
“Diskresi kepala daerah dapat digunakan untuk menjadikan mess Pemda sebagai asrama sementara bagi mahasiswa. Ini solusi konkret sambil menunggu kebijakan jangka panjang,” ujarnya.
Lebih lanjut, AYT menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kualitas SDM-nya. Karena itu, dukungan terhadap mahasiswa harus dipandang sebagai investasi masa depan daerah.
Ia juga mengingatkan agar semua pihak menghindari tindakan kekerasan dalam menyikapi aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa.
“Stop kekerasan dalam menghadapi aspirasi. Itu bagian dari mekanisme check and balance dalam demokrasi,” pungkasnya.
AYT menutup pernyataannya dengan ajakan untuk tetap berpikir jernih dan mengedepankan akal sehat dalam menyikapi setiap persoalan publik.
“Salam akal sehat,” tutup Adi Yusuf Tamburaka
