Konselpos.com || Jakarta - Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian dalam evaluasi kinerja kabinet. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh penilaian positif dari sejumlah pihak, terutama terkait peningkatan produksi beras, penguatan cadangan pangan pemerintah, serta kebijakan yang menyasar biaya produksi dan harga jual gabah petani.
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Kementerian Pertanian menunjukkan kinerja yang menonjol dibandingkan kementerian lainnya. Penilaian tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis pada Rabu, 14 Oktober 2026, di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap pencapaian pemerintahan Prabowo dan Gibran.
Menurut Emrus, evaluasi terhadap kementerian dan lembaga pemerintah semestinya didasarkan pada capaian konkret yang dapat dirasakan masyarakat. Program pemerintah, dalam pandangannya, perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaannya, bukan semata mata berdasarkan rencana, kegiatan seremonial, atau pernyataan pejabat.
Penilaian Emrus menempatkan sektor pertanian dalam sorotan positif. Namun, evaluasi terhadap kinerja sebuah kementerian tetap perlu dibaca bersama data produksi, kondisi pasar pangan, pelaksanaan kebijakan, serta dampaknya terhadap kehidupan petani di berbagai daerah.
Produksi beras nasional meningkat 13,29 persen
Salah satu indikator yang memperkuat perhatian terhadap sektor pertanian adalah kenaikan produksi beras nasional sepanjang 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras Indonesia pada Januari hingga Desember 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan dengan produksi pada 2024.
Dalam publikasi angka tetap produksi padi yang dirilis pada 2 Februari 2026, BPS juga mencatat produksi padi dalam bentuk gabah kering giling mencapai 60,21 juta ton. Sementara itu, luas panen padi nasional mencapai sekitar 11,32 juta hektare, bertambah 12,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka tersebut memberikan gambaran mengenai peningkatan kapasitas produksi pangan nasional. Kenaikan produksi menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjaga pasokan beras, mengurangi tekanan terhadap kebutuhan impor, dan memperkuat cadangan pangan untuk menghadapi perubahan kondisi pasokan maupun permintaan.
Meski demikian, kenaikan produksi tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang bekerja secara bersamaan. Luas panen, kondisi cuaca, ketersediaan air, penggunaan benih, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta dukungan sarana produksi ikut menentukan hasil pertanian.
Karena itu, capaian produksi nasional perlu dibaca sebagai hasil dari sistem pertanian yang melibatkan petani, pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, petugas perlindungan tanaman, serta berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
Cadangan beras pemerintah dan target swasembada
Peningkatan produksi juga menjadi bagian penting dari agenda penguatan cadangan beras pemerintah. Ketersediaan stok beras diperlukan untuk mendukung intervensi pasar, penyaluran bantuan pangan, serta penanganan kondisi darurat ketika pasokan terganggu.
Badan Pangan Nasional pada awal Juli 2026 melaporkan stok Cadangan Beras Pemerintah berada di kisaran 5,17 juta ton per 1 Juli 2026. Angka tersebut menunjukkan besarnya persediaan yang dikelola pemerintah pada periode itu, meskipun jumlah stok dapat berubah mengikuti penyerapan gabah, penyaluran beras, dan perkembangan kebutuhan nasional.
Pemerintah juga menyatakan bahwa Indonesia mencapai swasembada beras pada akhir 2025. Pencapaian tersebut menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo, dengan Kementerian Pertanian memegang peran penting dalam mendorong produksi dan meningkatkan kapasitas usaha tani.
Bagi Amran, keberlanjutan capaian produksi menjadi tantangan berikutnya. Swasembada tidak hanya berkaitan dengan besarnya produksi pada satu tahun, tetapi juga kemampuan mempertahankan pasokan ketika menghadapi musim kemarau panjang, banjir, serangan hama dan penyakit tanaman, serta perubahan biaya produksi.
Kondisi tersebut membuat keberhasilan sektor pertanian tidak cukup diukur melalui angka produksi dan stok beras. Kemampuan menjaga stabilitas pasokan dari waktu ke waktu juga menjadi bagian penting dalam menilai ketahanan pangan.
Nilai Tukar Petani menyentuh 131,11
Indikator lain yang turut menjadi perhatian adalah Nilai Tukar Petani (NTP). BPS mencatat NTP nasional pada September 2026 mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Dalam laporan yang dirilis pada 1 Oktober 2026, BPS menjelaskan bahwa kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani meningkat 1,93 persen, lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44 persen.
NTP merupakan indikator untuk melihat perbandingan perkembangan harga yang diterima petani dengan harga yang dibayarkan untuk kebutuhan produksi dan konsumsi rumah tangga. Nilai di atas 100 menunjukkan indeks harga yang diterima lebih tinggi daripada indeks harga yang dibayar berdasarkan tahun dasar penghitungan.
Kendati demikian, kenaikan NTP tidak otomatis berarti seluruh petani mengalami peningkatan keuntungan dalam besaran yang sama. Kondisi petani padi, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan subsektor lainnya dapat berbeda menurut harga komoditas, biaya usaha, produktivitas, serta kondisi pasar di wilayah masing masing.
Perbedaan itu penting diperhatikan karena angka nasional merupakan gambaran agregat. Petani di daerah dengan produktivitas tinggi dan akses pasar yang baik dapat menghadapi situasi berbeda dari petani yang bergantung pada tadah hujan, memiliki lahan sempit, atau harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi kekeringan dan serangan organisme pengganggu tumbuhan.
Harga gabah Rp6.500 dan penurunan harga pupuk
Di sisi kebijakan, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian harga dan melindungi petani ketika menjual hasil panennya.
Ketentuan HPP menjadi salah satu instrumen penting dalam tata kelola perberasan. Efektivitasnya di lapangan bergantung pada pelaksanaan penyerapan gabah, akses petani terhadap pembeli, ketepatan waktu panen, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga menurunkan harga eceran tertinggi sejumlah pupuk bersubsidi sekitar 20 persen sejak Oktober 2025. Kebijakan ini diharapkan membantu menekan biaya usaha tani, terutama bagi petani yang membutuhkan pupuk dalam jumlah besar untuk menjaga produktivitas tanaman.
Namun, manfaat penurunan harga pupuk tidak hanya ditentukan oleh besaran potongan harga. Ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan, ketepatan penyaluran, kemudahan akses bagi petani yang berhak, dan kesesuaian waktu distribusi dengan kalender tanam juga berpengaruh terhadap hasil akhirnya.
Dalam praktik pertanian, keterlambatan pemupukan dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman, sedangkan penggunaan pupuk yang tidak sesuai kebutuhan berpotensi meningkatkan biaya tanpa menghasilkan tambahan produksi yang sebanding. Oleh sebab itu, kebijakan harga perlu berjalan bersama perbaikan tata kelola distribusi dan pendampingan teknis di tingkat petani.
Tantangan pertanian tidak berhenti pada produksi
Kenaikan produksi beras dan perbaikan indikator NTP merupakan perkembangan yang penting dalam evaluasi sektor pertanian. Namun, pelaksanaan program di lapangan masih perlu mendapat perhatian, terutama dalam menghadapi risiko iklim, ketimpangan produktivitas antarwilayah, dan perubahan biaya usaha tani.
Petani yang mengandalkan sawah tadah hujan, misalnya, memiliki tingkat kerentanan berbeda dibandingkan petani yang memperoleh pasokan air irigasi secara teratur. Begitu pula daerah yang menghadapi banjir berulang atau serangan organisme pengganggu tumbuhan memerlukan dukungan teknis yang sesuai dengan kondisi setempat.
Perlindungan tanaman, perbaikan irigasi, penggunaan benih yang sesuai, pemupukan berimbang, dan penguatan penyuluhan menjadi bagian dari upaya mempertahankan produksi. Tanpa perhatian terhadap faktor tersebut, kenaikan produksi pada satu periode belum tentu mudah dipertahankan pada musim berikutnya.
Di sisi lain, harga gabah yang baik perlu diikuti dengan kemampuan petani mengendalikan biaya produksi. Harga jual yang meningkat dapat memberikan manfaat lebih terbatas apabila biaya sewa lahan, tenaga kerja, pupuk, pestisida, dan pengairan turut naik.
Kinerja Kementerian Pertanian pada akhirnya menjadi perhatian bukan hanya karena besarnya angka produksi nasional, tetapi juga karena luasnya persoalan yang harus ditangani dalam sistem pangan Indonesia. Penilaian positif dari pengamat politik seperti Emrus Sihombing menjadi bagian dari perbincangan mengenai kinerja kabinet, sementara data resmi dan kondisi usaha tani menyediakan ukuran yang lebih luas untuk melihat perkembangan sektor pertanian.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran, perhatian terhadap Kementerian Pertanian akan terus berkaitan dengan kemampuan menjaga produksi, memastikan cadangan pangan tetap memadai, memperkuat posisi petani dalam rantai pasok, serta mempertahankan hasil pembangunan pertanian di tengah tantangan iklim dan ekonomi.( * )
.jpg)
